Review 19 ( Abstrak dan Pendahuluan)

 KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA:

TINJAUAN PROBABILITAS TINGKAT ANGGOTA KOPERASI

DAN KEMISKINAN PROVINSI

Oleh :

Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 43 – 69

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan adalah target utama pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan program global dalam MDGs. Semua badan pemerintah Republik Indonesia akan mengarahkan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyatakan cerita sukses untuk mengatasi kemiskinan dengan menurunkan jumlah dan tingkat penduduk miskin di Indonesia, meskipun jumlah dan tingkat kemiskinan masih tinggi di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu instansi pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dalam responsdvel panjang Cluster-3, mengacu pada Kementerian Koordinator untuk cluster Kesejahteraan Rakyat. Sementara itu, pengembangan koperasi telah menunjukkan hasil dimana jumlah anggota koperasi adalah satu juta orang dan sisi lain jumlah orang miskin masih tinggi. Hal ini menarik untuk mengetahui hubungan antara pembentukan koperasi dan pengurangan kemiskinan. Dengan teori probabilitas dan ruang lingkup provinsi, yang mengungkapkan bahwa hubungan koperasi dan kemiskinan.

Abstract

Poverty alleviation is a prime target of Indonesia development of economic. It is in line with global program in term of MDGs. All the government bodies of Republic of Indonesia shall direct resource fo r tackling poverty in Indonesia. The government of RoI had declared the successful story for handling poverty with lowering number and rate of people poor in Indonesia, although, number and rate of poverty is still high in Indonesia. The ministry of Cooperative & SME as a one agency of government responsibles for poverty alleviation in term of Cluster-3, refering to Ministry Coordination of People Welfare cluster. Meanwhile, cooperative development had showed outcome where number of cooperative member is a million.

I. PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan adalah esensi dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tindaklanjutnya adalah bagaimana penanggulangan kemiskinan. Itu sebabnya, pemerintahan Indonesia yang sah menetapkan tingkat kemiskinan menjadi indikator keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan program pro-wealth sebagai salah satu pilar pemerintahannya dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu kedua, tahun 2009-2014 dimana ditargetkan penurunan tingkat kemi skinan secara signifikan selama periode ter sebut. Semua sumberdaya diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan Indonesia. Sampai tahun 2010, pemerintah telah menyatakan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia secara nyata dan menanggap program pemerintahan SBY telah berhasil. Namun, secara kuantitas, jumlah orang miskin di Indonesia masih tinggi, mencapai lebih 30 juta orang (BPS, 2011).

Sejalan dengan itu, pembangunan koperasi sebagai salah satu bagian integral dari pembangunan nasional juga diarahkan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Secara konstitusi, undang-undang (UU) tentang perkoperasian memuat fungsi koperasi terutama adalah peningkatan kesejahteraan rakyat melalui anggota koperasi. Selama ini, keberadaan koperasi secara faktual telah diakui dan selalu menjadi bahan pidato dan penonjolan pelaksanaan program pemerintahan nasional dan lokal. Bahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai pilar perekonomian rakyat dibentuk Dewan Koperasi sebagai perintah UU perkoperasian. Sampai tahun 2009, jumlah koperasi telah mencapai lebih dari 170 ribu unit dengan anggota koperasi lebih dari 29 juta orang. Manakala koperasi dinyatakan sebagai solusi penanggulangan kemiskinan dengan jumlah anggota koperasi yang banyak, sementara jumlah orang miskin Indonesia masih banyak, pertanyaan muncul, sejauhmanakah keberadaan koperasi menanggulangi kemiskinan. Apakah anggota koperasi menjadi bagian dari orang miskin? Atau, apakah anggota koperasi di luar dari orang miskin itu? Pertanyaan tersebut setidaknya menginspirasi keingintahuan bagaimanakah relasi koperasi dengan penanggulangan kemiskinan. Tulisan ini menguraikan relasi tersebut dengan analisis pendekatannya pada probabilitas hubungan tingkat anggota koperasi dan tingkat kemiskinan dalam skala propinsi.

Nama   : Tanti Tri Setianingsih

NPM   : 27211023

Kelas   : 2EB09